IMG-LOGO
Home Politik Dan Hukum Jokowi Butuh Menteri Utama
Politik Dan Hukum

Jokowi Butuh Menteri Utama

- 2020-01-06
IMG

(Gloopic, Jakarta) Pasca setahun kinerja pemerintahan presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, banyak kalangan menilai hasil kinerja duet pasangan ini tidak berjalan sesuai harapan rakyat. Publik menyatakan bahwa Jokowi memerlukan sejenis menteri utama, agar kinerja pemerintah lebih baik pasca setahun pemerintahannya. Kinerja menteri bentukan Jokowi bernama kabinet kerja, dinilai tidak mampu mengatasi problema signifikan di masyarakat, bahkan hasil resuffle kabinet pun tidak memberikan perubahan signifikan. Hal ini disampaikan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) , di kantornya di jalan Pemuda Rawamangun Jakarta Timur. Lembaga ini mencoba meminta pendapat publik terkait hasil kinerja pemerintahan dan kabinet kerjanya selama satu tahun berjalan. Hasil survei, mayoritas publik sebanyak 64,63 persen menyatakan bahwa Jokowi memerlukan sejenis jabatan menteri utama agar kinerja pemerintah lebih baik pasca setahun pemerintahan. Menurut Dewi Arum, peneliti LSI, menteri utama seharusnya adalah orang yang di percaya oleh Jokowi untuk membantunya mengelolah pemerintahan atau menjadi operator pemerintahannya. Dewi menambahkan, pembentukan menteri utama saat ini pastinya akan memunculkan polemik baru. Mengingat sistem yang dianut oleh pemerintahan adalah sistem presidensial dan bukan parlementer. Jadi meskipun publik sangat merespon positif adanya menteri utama karena alasan kinerja pemerintah, secara hukum ketatanegaraan masih masih bisa diperdebatkan. Namun survei menunjukan publik melegitimasi jabatan itu sebagai solusi. Alasan diperlukannya menteri utama, publik melihat telah merosotnya kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi di tahun pertama. Bahkan dari hasil responden yang didapat, ada empat rapor merah Jokowi yang menyebabkan tidak puasnya responden sebesar 50 persen. Rapor merah di dapat di bidang ekonomi, hukum, politik dan sosial. Angka tersebut karena berdasarkan survei di 33 provinsi melalui sistem quick poll pada tanggal 25 hingga 27 Oktober 2015 dengan menggunakan metode mutilist.(FPU)

Tags: