gloopic.net
Artikel / Nasional

Mudik: Melestarikan Kemacetan dan Tradisi (Mudharat)?

Kemacetan Mengular di Brexit H-1 Lebaran, courtesy Republika

Tradisi mudik adalah tradisi menahun yang harusnya menjadi tradisi penuh kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Tradisi ini khas rakyat Indonesia dan tidak terlalu berkait dengan tradisi keagamaan Islam. Karena sejatinya Idul Fitri bagi Islam adalah kembali menjadi fitrah dan suci setelah beribadah puasa selama satu bulan lamanya.

Adapun untuk bermaaf-maafan tidak diharuskan bahkan tidak disarankan untuk kembali ke kampung halaman dan malah lebih disarankan meminta maaf pada tetangga atau orang terdekat yang di keseharian bersinggungan dengan kehidupan kita. Ada berbagai hadits dan riwayat yang tidak perlu dipertentangkan terkait hal ini.

Di dalam agama (Islam atau agama manapun) niscaya diajarkan untuk tidak melakukan tindakan yang berlebihan apalagi sia-sia. Kalau di Islam ada istilah perlu dipertimbangkan manfaat dan mudaharatnya (antara daya guna dan kesia-siaannya). Sementara tradisi mudik dalam beberapa kurun waktu belakangan telah menjelma menjadi tradisi mudharat karena menyebabkan kerugian materi, jiwa dan bahkan mengurangi pahala puasa (ketika mudik) dan hakekat idul fitri di kala arus balik.

Coba kita simak lagi fakta, data dan angkanya.

Kemacetan di pintu tol Brebes yang juga dikenal dengan Brexit atau Brebes Exit membawa duka. Pasalnya, sejumlah pemudik harus kehilangan nyawanya lantaran kemacetan yang terlalu panjang. Dilansir dari media nasional (liputan6) , ada salah satu pemudik yang turun dari bus untuk buang air kecil. 

Namun, sesampainya di toilet, pemudi itu pingsan. Mengetahui hal tersebut, tim kesehatan dan kepanduan di posko mudik langsung membawanya ke Puskesmas terdekat. Namun sayang, usai menerobos kemacetan, pemudik tersebut mengembuskan napas terakhir sesampainya di Puskesmas. 

Diduga, pemudik tersebut meninggal dunia karena kelelahan setelah terjebak dalam kemacetan parah arus mudik Lebaran 2016 di Brexit. Ternyata, pemudik ini bukan hanya satu-satunya korban Brexit. Ada juga pemudik lainnya yang menjadi korban Brexit. 

Begitu parahnya kemacetan di pintu tol ini, nama Brexit  akhirnya juga terdengar di 'telinga' media internasional. Salah satunya Daily Mail, Media tersebut menulis, 15 pemudik tewas akibat kemacetan yang parah ini. Mereka kehilangan nyawa bukan lantaran adanya kecelakaan lalu lintas. Tapi, media tersebut menulis, karena serangan jantung dan kepanasan. Tak heran, para pemudik duduk berjam-jam dan terjebak dalam bus serta mobil yang menggunakan AC. 

 Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menuturkan, pemerintah perlu mengusut tuntas penyebab peristiwa meninggalnya 17 orang pemudik yang disebut-sebut karena terjebak kemacetan parah di jalan tol di Brebes Timur atau BREXIT.

"YLKI mendesak Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan untuk mengusut tuntas terkait 17 orang meninggal dunia akibat 'bencana' kemacetan di tol Brebes Timur," kata Tulus melalui siaran pers Sabtu 9 Juli 2016..

Bila diperlukan, lanjut dia, pengusutan bisa melibatkan tim independen. Menurutnya, pengusutan ini penting untuk menunjukkan dan membuktikan kepada masyarakat penyebab kematian 18 orang itu. Apakah memang karena efek kemacetan di jalan tol saat arus mudik atau karena sakit.

"Bila benar meninggal karena dampak langsung kemacetan, maka pemerintah dan pengelola jalan tol harus bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana," tuturnya.

Dia menegaskan, secara perdata pengelola jalan tol wajib memberi kompensasi dan ganti rugi kepada ahli waris korban yang meninggal dunia jika penyebabnya memang kemacetan di jalan tol.

Sementara apa kata Pemerintah? Pemerintah mengatakan telah melakukan evaluasi untuk mengantisipasi arus balik beberapa hari ke depan, setelah terjadi kemacetan parah 'sepanjang 20 kilometer' di Brebes, Jawa Tengah.

Setidaknya 12 orang meninggal dunia dalam kemacetan panjang pada arus mudik 3 hingga 5 Juli kemarin yang utamanya disebabkan oleh tersendatnya lalu lintas di pintu tol Brebes Timur yang kini sering dijuluki Brexit atau Brebes Exit.

Brexit atau Britain Exit berasal dari istilah yang digunakan dalam referendum Uni Eropa di Inggris dengan hasil keluar dari organisasi Eropa itu.

Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa kelelahan dan kekurangan cairan adalah salah satu faktor utama.

Di media sosial, banyak orang menumpahkan kekesalan dan menyebutnya sebagai 'mudik terburuk'. "15 tahun tradisi mudik baru kali ini mudik terburuk Cirebon-Purwokerto 26 jam," kata pengguna Facebook, Sulis Tiya Ningsih.

"Kemacetan yang luar biasa di tol Brexit (Brebes Timur). Kami berangkat dari Gunung Sindur 30 Juni pukul 22.00, sampai Brebes pukul 04.00. Pukul 06.00 masih di Brebes. Pukul 09.00 masih juga di Brebes. Akhirnya kami tidur, begitu bangun pun masih di Brebes. Luar biasa..," kata pengguna lain dengan akun Murdoyoko Atmowiharjo.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Puji Hartanto, mengatakan pemerintah akan 'lebih meningkatkan koordinasi dan rekayasa lalu lintas lebih awal sehingga tidak terjadi lagi penumpukan' dalam arus balik kali ini.

Mereka memperkirakan arus balik akan mencapai puncak pada H+3, atau pada Minggu 10 Juli 2016 malam ini.

"Dari kepolisian sudah harus sudah siap merekayasa lalu lintas, harus dibuang ke jalur tengah dan jalur selatan," kata Puji.

Puji mengatakan salah satu penyebab kemacetan panjang dalam arus mudik kemarin adalah jumlah mobil yang tidak terduga.

"Kita memprediksi kurang tepat. (Prediksinya karena) Liburnya agak lama, jadi bisa terbagi, tetapi dilihat dari angka tidak demikian, semua tertumpu pada H-3 karena ingin menggunakan tol Cipali. Jadi menimbulkan... kalau teorinya seperti air bah...," katanya.

Puji menambahkan bahwa pihaknya memahami emosi para pengendara, namun dia mengatakan berterima kasih atas pengertian pengendara yang 'tetap membayar tol' dan tidak berbuat kekerasan.

Hingga kini tercatat ada sekitar 400 pemudik tewas dalam libur Lebaran tahun 2016, termasuk 12 orang dalam kemacetan di Brexit, kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan kepada AFP.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna memilih untuk tidak menanggapi pernyataan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan seputar tanggung jawab kemacetan parah jelang pintu keluar Tol Pejagan-Brebes yang berakibat meninggalnya belasan pemudik.

"Saya memilih untuk tidak menanggapi alias no comment. Tidak pada tempatnya kami sebagai pejabat negara saling melempar tanggung jawab," ujar Herry Jumat 8 Juli 2016.

Namun, Herry mengakui kemacetan dan insiden kematian belasan pemudik selama kurun 29 Juni hingga 5 Juli 2016 lalu merupakan tanggung jawab bersama. 

Semua harus bertanggung jawab, termasuk dirinya dan BPJT yang dipimpinnya. Pasalnya, menjelang H-7 Lebaran, pemerintah menggelar rapat koordinasi kesiapan mengawal dan memonitor arus mudik dan balik.

"Semua pihak yang terlibat dalam kelancaran dan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran hadir. BPJT, Korlantas Polri, Dirjen Perhubungan Darat, semua ada," ungkap Herry.

Menurut Herry, tidak seharusnya Menteri Jonan mengatakan BPJT tidak siap menghadapi situasi seperti di Brebes tempo hari.

Antisipasi dan pengamanan jalur Lebaran sudah sesuai denganStandard Operation Procedure (SOP). Termasuk rekayasa lalu lintas berupa contra flow, pengalihan arus lalu lintas, dan juga buka tutup gerbang tol.

"Semua sudah disepakati bersama. Masalahnya adalah, jumlah kendaraan melonjak dibanding ketersediaan jalan. Untuk ini pun kami sudah mengantisipasinya dengan menyiapkan jalur-jalur alternatif," sebut Herry.

Jalur Lebaran yang bisa digunakan oleh pemudik, kata Herry, tidak sebatas jalan tol, melainkan ada juga jalan non-tol dengan kapasitas dan level yang dimiliki provinsi, kota dan kabupaten yang dilintasi maupun dituju.

Jalan non-tol tersebut di antaranya adalah jalur lintas utara jawa yang merupakan kelas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota atau jalan kecamatan yang justru bukan merupakan domain BPJT.

"Ini adalah tanggung jawab bersama. Mari kita cari solusi bersama," kata Herry.

Terkait antisipasi arus balik Lebaran, Herry memastikan SOP yang dijalankan saat arus mudik akan diterapkan kembali. Namun intensitasnya lebih ditingkatkan.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, mengatakan, kemacetan parah yang terjadi di pintu tol Brebes Timur membuktikan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) belum siap menghadapi situasi seperti saat arus mudik Lebaran.

Jonan mengatakan, membludaknya jumlah kendaraan yang lewat dari Gerbang Tol Brebes Timur, diyakini sudah diprediksi BPJT. Namun, Jonan tidak mengetahui mengapa kemacetan parah itu masih bisa terjadi.

Jonan mengakui, kemacetan saat arus mudik Lebaran tahun ini sangat parah dibanding kemacetan di tahun sebelumnya.

"Memang sangat parah (kemacetan tahun ini), BPJT belum siap sebagai operator. Kalau prediksi pasti diprediksi, tapi karena nggak siap. Selain itu exit terakhir kan di Brebes, bisa seperti itu juga (macet), karena jalannya bukan jalan arteri," ujar Jonan saat ditemui di pusat kendali kereta api di Pusat Kendali Daerah Operasi 1, Bukit Duri, Jakarta Selatan 7 Juli 2016.

Berita Mengenai Kemacetan Brexit Mendunia, istimewa

Fakta, Data dan Polemik

Ada data 12, 15 dan bahkan 17 orang meninggal dunia akibat kemacetan mudik di pintu tol Brexit. Perlu ditelusuri, diselidiki bahkan disidik faktanya. Apakah benar dan berapa angka yang benar dari data yang diuraikan masing-masing pihak tadi? Sebagaimana dituturkan oleh Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi, pemerintah perlu mengusut tuntas penyebab peristiwa meninggalnya 17 orang pemudik yang disebut-sebut karena terjebak kemacetan parah di jalan tol di Brebes Timur atau BREXIT.

Sekali lagi mencari di mana letak kesalahan bukan siapa yang salah apalagi mencari kambing hitam sebagaimana dituturkan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna. Tapi tentunya Herry tidak bisa menyatakan dirinya no comment. Herry harus menjawab permintaan klarifikasi dari Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dan bahkan keingintahuan publik soal di mana letak salahnya.

Benar kata Herry soal ini semua tanggung jawab bersama. Tanggung jawabnya seluruh rakyat Indonesia bahkan tanggung jawab nawacita nya Presiden Joko Widodo. Karena Negara harus hadir di segala kejadian yang menimpa warganya.

Tetapi dari matematika terdasar dan hukum perlindungan konsumen paling sederhana, pengelola jalan tol bertanggung jawab penuh atas semua kejadian yang terjadi di jalan tol. Terlebih lagi pengelola jalan tol menarik sewa atas penggunaan tol meskipun pengguna tetap harus terkena macet dan bahkan tidak mendapatkan kemudahan dari jalan tol.

Belum lagi di berbagai media baik elektronik maupun cetak terpaparkan kesulitan bahkan derita yang harus dialami para pengguna tol. Mulai dari harus antre membeli bahan bakar minyak (BBM) dengan jerigen dan botol air mineral karena di dalam tol baru masih kurang rest area yang memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), hingga rest area dan toilet dadakan.  

Benar seperti penuturan Dirjen Perhubungan Darat, seharusnya kita berterima kasih karena masyarakat tidak menuntut balik dan menjadi anarkis menolak membayar tol.

Namun apakah sepenuhnya ini kesalahan pengelola jalan tol? Ya tentu juga tidak. Setelah dilakukan evaluasi teknis, kita juga perlu melihat beban yang diberikan kepada pengelola jalan tol. Brexit atau tol Brebes Timur dipacu kesiapannya untuk melayani pemudik 2016. Kalau sudah atas nama kepentingan ini sangat sulit bagi pengelola jalan tol untuk berkelit, baik siap maupun tidak.

Kasus serupa juga menimpa Direktorat Bandar Udara Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang diharuskan mengoperasikan terminal 3 Ultimate Bandar Udara Soekarno-Hatta untuk mudik 2016. Untung Direktorat Bandar Udara menolak, kalau tidak kemungkinan terminal 3 Ultimate akan menghadapi masalah yang sama karena ketidak siapan.

Kesemua ini bertambah ruwet dengan arus media sosial yang berkembang pesat dalam waktu belakangan.  Dengan tidak bicara baik maupun buruk, informasi benar maupun salah, tersebar luas kadang lebih cepat dari fakta yang terjadi di lapangan. Ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari.

Tradisi mudik yang harusnya berkah bisa berubah menjadi musibah. Contohnya: Kementerian Perhubungan dan berbagai pihak menyediakan angkutan kereta api gratis bagi sepeda motor, toh nyatanya jumlah pemudik dengan sepeda motor tidak terlalu jauh berkurang. Belum lagi mudik gratis dengan bus yang digelar berbagai pihak, nyatanya tidak mengurangi jumlah mobil yang keluar dari tol Brebes Timur atau Brexit. Sementara atas nama tradisi tidak mungkin kegiatan mudik dilarang. Atau tidak mungkin juga pemerintah dan swasta berinvestasi habis-habisan untuk sarana  dan infrastruktur jalanan, kereta api, kapal laut atau bahkan pesawat, yang hanya digunakan satu minggu dalam setahun.

Jadi, jelas harus dicari apa kesalahan dalam pengelolaan tol terutama Brexit pada arus mudik kemarin. Dan tentunya pihak pengelola jalan tol harus menjadi pihak pertama yang terbuka atas hal ini. Sekali lagi bukan mencari kambing hitam tapi untuk menjadi bahan evaluasi.

Di luar semua hal teknis itu, selayaknya kita seluruh rakyat Indonesia berefleksi diri. Masih layakkah kita mengejar tradisi kalau penuh dengan mudharat atau kesia-siaan? Ataukah kita rencanakan silaturahim di lain hari yang lebih terencana dan lebih intim di antara keluarga tercinta. Selamat kembali ke rumah masing-masing. Semoga mudik kali ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. (Ferry Putra Utama, Pemerhati Tansportasi dan Producer News RTV)

Komentar

Artikel Terkait
gloopic.net
Visitor Online :87
Visitor Today :668
Visitor Total :6.240.973

BERLANGGANAN NEWSLETTER

Dengan berlangganan NEWSLETTER anda akan menerima info tebaru dari situs kami.