gloopic.net
Artikel / Sosial Politik dan Hukum

Agenda Besar Di Balik masuknya Wiranto Dalam Kabinet

Jendtral TNI Wiranto adalah salah satu dari segelintir anggota TNI yang mempunyai karir yang sangat cemerlang, menjadi kepercayaan Presiden Soeharto bahkan kata orang lebih dipercaya dari menantunya sendiri. Demikian juga Presiden ketiga, Habibie. Ia tetap dipertahankan sebagai Panglima TNI (Pangab) di era Presiden  BJ Habibie.

Kariernya tetap bersinar setelah Abdurrahman Wahid  tampil sebagai presiden keempat Indonesia. Ia dipercaya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, meskipun kemudian mengundurkan diri sesuai dengan Surat Resmi yang dikirimkan.

Di tahun 2004, Wiranto memenangkan konvensi Partai Golkar atas Ketua Umum Partai Golkar Ir. Akbar Tandjung. Dengan kemenangan ini, Wiranto kemudian melaju sebagai kandidat presiden pada 2004 bersama pasangannya, Salahuddin Wahid. Pada pemilihan ini, Wiranto gagal melaju karena langkahnya terganjal pada babak pertama setelah menempati urutan ketiga.

Di dunia politik, Wiranto pun sudah merasakan asam garam. Puncaknya, Pada 21 Desember 2006, ia mendeklarasikan Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) dan tampil sebagai ketua umum partai. Deklarasi partai dilakukan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta dan dihadiri ribuan orang dari berbagai kalangan. Mantan presiden Abdurrahman Wahid, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung, mantan wakil presiden Try Sutrisno, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie, dan tokoh senior Partai Golkar Oetojo Oesman menghadiri peresmian partainya.

Setelah Pemilu Legislatif 2009, tepatnya pada 1 Mei 2009, Wiranto bersama Jusuf Kalla (Capres Partai Golkar), mengumumkan pencalonannya sebagai pasangan capres-cawapres yakni Jusuf Kalla sebagai capres dan Wiranto sebagai cawapres yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura. Pasangan ini juga menjadi pasangan yang pertama mendaftar di KPU. Pasangan JK-Wiranto mendapat nomor urut tiga dan disingkat menjadi JK-WIN, namun pasangan ini gagal dalam langkah selanjut.

Masuknya kembali Wiranto dalam jajaran Kabinet adalah hal paling istimewa dari perubahan kabinet Jokowi-JK jilid 2 ini. Wiranto sepertinya akan menjadi  kunci memuluskan koalisi PDI Perjuangan dengan Golkar, khususnya untuk mengamankan Jokowi untuk masa jabatan kedua. Kalau itu terjadi menjadi kekuatan politik yang luar bisa dan sulit untuk dibendung oleh kekuatan politik lainnya.

Kenapa itu bisa terjadi karena Wiranto masih punya pengaruh yang kuat dalam tubuh Golkar, Wiranto punya peran penting membesarkan Golkar di masa lalu dan sampai saat ini Wiranto masih dihormati oleh petinggi Golkar. Dan sebaliknya, Wiranto punya hubungan dan komunikasi baik dengan kalangan PDP Perjuangan, termasuk ketua umum.

Sudah diduga sebelumnya bahwa masuknya Wiranto dalam Jokowi-JK akan mendapat reaksi keras dari penggiat demokrasi dan HAM baik dan luar negeri, dan sepertinya hal tersebut sudah masuk dalam kalkulasi politik Jokowi.

Bahwa Wiranto pernah dituduh PBB bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) di Timor Timur, Wiranto yang saat itu menjabat sebagai pejabat negara yang menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tuduhan seperti adanya pembakaran rumah penduduk oleh milisi pro dan anti kemerdekaan atas perintah dari Wiranto sebagai Panglima  saat itu tidak terbukti. Tuduhan ini semata-mata untuk membuat citra Indonesia di dunia internasional terkesan buruk. Tidak ada satu faktapun yang mengungkapkan bahwa Negara Republik Indonesia dan TNI sebagai Unity pernah membuat perencanaan pelanggaran HAM di Timor-Timur. Isu pelanggaran HAM ini sering di politisasi untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak ingin Indonesia berdiri diatas kaki sendiri, tampaknya tidak menjadi bahan pertimbangan.

Wiranto dianggap dapat membaca jalan pikiran Jokowi. Dan Jokowi tahu tentang hal tersebut, itu adalah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Wiranto, karena itu lah sehingga Wiranto selalu dijadikan orang kepercayaan beberapa Presiden sebelumnya termasuk Mantan Presiden Soeharto, selain itu Wiranto dalam sepanjang karirnya termasuk orang loyal dan setia. Dia adalah satu-satunya orang yang memberi jaminan keamanan terhadap Mantan Presiden Soeharto dan keluarganya, pada saat genting dan semua menghindar dikaitkan dengan Mantan Presiden tersebut.

Hubungan JK dengan Wiranto, dapat dikatakan istimewa. Tentunya tidak terlepas karena berdua pernah sama-sama di Golkar, pernah bersekutu dan mungkin juga berseberangan. Dan terakhir sempat berpasangan dalam pemilihan Presiden. Wiranto tahu apa keinginan JK.

Pada kabinet ini Wiranto tentu diharapkan dapat mengharmonisasikan langkah dan gerak Jokowi dan JK dalam menjalankan roda pemerintahan, peran ini yang sulit dilakukan orang lain yang berada di lingkaran  dalam kekuasaan termasuk Luhut Binsar Panjaitan.

Karena Wiranto adalah paling senior dalam kabinet sekarang, tentu punya dampak dan pengaruh terhadap anggota kabinet lainnya. Mungkin dapat meredam anggota kabinet yang berjalan sendiri-sendiri sesuai kemauannya. Dalam Kabinet perubahan jilid 2 ini, ibarat musik orkestra yang dipimpin duet Jokowi-JK, akan menghasilkan nada-nada indah, dibanding sebelumnya yang sering terdengar fals.

Pemerintah Amerika Serikat langsung menyorot secara khusus tentang terpilihnya Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Melalui  Juru bicara Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Anna Richey-Allen. Richey-Allen menegaskan komitmen Amerika untuk mempererat bilateral Indonesia dan Amerika, yang didasari kepentingan dan minat bersama. Amerika, menurut dia, hanya fokus pada pertumbuhan kerja sama kedua negara. “Komposisi kabinet adalah urusan Presiden Jokowi dan masyarakat Indonesia,” kata Richey-Allen. Dia pun menyampaikan poin khusus yang berkenaan dengan penunjukan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai Menkopolhukam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan. Keputusan itu sempat diprotes, khususnya oleh para aktivis hak asasi manusia, karena Wiranto dianggap bertanggung jawab terhadap sejumlah pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia.

Presiden Jokowi tentunya sudah mempertimbangkan hal-hal demikian. Masuknya kembali Wiranto dalam jajaran kabinet  sebagai Menkopolhukam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan, memberi sinyal kepada dunia khususnya Amerika Serikat bahwa Indonesia tidak bisa diatur oleh negara lain.

(Dari berbagai sumber/Gloopic.net/Widjaja Lagha).

Komentar

Artikel Terkait
gloopic.net
Visitor Online :79
Visitor Today :3.029
Visitor Total :6.362.440

BERLANGGANAN NEWSLETTER

Dengan berlangganan NEWSLETTER anda akan menerima info tebaru dari situs kami.