gloopic.net
Berita / Penerbangan

Pemerintah Tawarkan Pengelolaan Bandara Ke Swasta

(Jakarta, Gloopic) Kementerian Perhubungan akan menawarkan beberapa infrastruktur transportasi yang dimiliki oleh pemerintah untuk di kelola oleh swasta melalui skema Limited Concession Scheme (LCS). Dengan di serahkannya pengelolaan infrastruktur transportasi pada swasta diharapkan bisa lebih berkembang lagi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, beberapa proyek yang akan ditawarkan nantinya meliputi pengelolaan Bandar Udara (Bandara) hingga pelabuhan. Untuk bandara, pemerintah akan menawarkan Bandara Labuan Bajo hingga Raden Inten, sedangkan untuk pelabuhan pihaknya akan menawarkan Manokwari, Timika hingga Bau-Bau.

"Ini kan berakaitan dengan kemudahan bagi proyek yang sudah ada. Tadi memang kita diminta untuk mengklarifikasi beberapa hal. Ada beberapa. Diantaranya Labuan Bajo, Raden Inten, Tarakan. Pelabuhan juga ada, ada di Indonesia bagian timur, di Manokwari, Timika, Baubau," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementrian Perhubungan, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Dipilihnya beberapa pelabuhan dan bandara tersebut memiliki kriteria tersendiri. Menurutnya, Bandara dan Pelabuhan yang dikelola harus besar dan memiliki prospek yang cukup bagus.

"Itu pelabuhan yang relatif besar, yang masih ada di Kemenhub," ucapnya.

Sementara itu lanjut Budi, bagi Bandara dan Pelabuhan yang dikelola oleh PT Angkasa Pura hingga Pelindo dirinya tidak bisa memutuskan. Karena perusahaan tersebut bukan berada dikewenanganya melainkan di Kementerian BUMN.

"Iya yang Pelindo kan masih di kementerian BUMN.Tidak sebutin namanya. Tapi setau saya yang angkasa pura akan ditawarkan itu Balikpapan dan Kualanamu," jelasnya.

Budi menambhakan, meskipun nantinya dikelola oleh swasta, namun pemerintah menjamin kepemilikan aset akan tetap aman. Karena pemerintah memberikan jangka waktu untuk swasta mengelola bandara tersebut melalui konsesi.

"Kepemilikan aset tidak berpindah. Dalam pernafasannya kami tidak memindahkan hak kepemilikan. Nanti ada aturannya. Macam macam antara negara dan investor," jelasnya.

Budi karya menyatakan, saat ini pemerintah tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Presiden (RPP) mengenai LCS sebagai alternatif pendanaan infrastruktur. Dengan rampungnya RPP itu investor mendapatkan hak konsesi sebuah proyek dengan jangka waktu tertentu.

Akan tetapi, bagi investor yang ingin ikut mengelola maka yang bersangkutan harus membayar uang kerjasama delam jumlah besar (upfront cash). Dana tersebut akan dipergunakan pemerintah untuk pendanaan infrastruktur.

"Saya mungkin akan harmonisasi dulu dengan peraturan yang ada. Karena kita tidak ingin membuat satu aturan tapi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada," jelasnya.

Komentar

Berita Terkait
gloopic.net
Visitor Online :72
Visitor Today :388
Visitor Total :6.240.693

BERLANGGANAN NEWSLETTER

Dengan berlangganan NEWSLETTER anda akan menerima info tebaru dari situs kami.